Apa itu SRO (Self Regulatory Organization) di Indonesia

Self-Regulatory Organization (SRO) adalah organisasi independen yang membuat aturan, memantau kepatuhan, dan menegakkan standar untuk menjaga integritas suatu industri.

‍

Dibentuk terpisah dari pemerintah, SRO menambah lapisan pengawasan melalui penetapan aturan, pemantauan aktivitas pasar, penyelesaian sengketa, dan promosi perilaku etis.

‍

Dengan kemampuan menegakkan aturan secara mandiri, SRO membantu menciptakan pasar yang lebih teratur, transparan, dan akuntabel.

‍

Apa itu Self Regulatory Organization (SRO) ?

Apa itu SRO? SRO (Self-Regulatory Organization) adalah lembaga independen non-pemerintah yang dibentuk untuk mengawasi suatu industri atau profesi. SRO menetapkan aturan dan standar, menjaga ketertiban, serta memastikan perilaku yang bertanggung jawab di antara para pelaku pasar. Mereka dapat beroperasi di sektor dengan pengaturan terbatas atau bekerja bersama regulator resmi.

‍

Dengan kata lain peran penting SRO adalah kemampuannya dalam menegakkan aturan sendiri tanpa harus bergantung pada kewenangan pemerintah, sehingga membantu meningkatkan kepercayaan dan akuntabilitas di sektor terkait.

‍

Kewenangan Hukum Self Regulatory Organization

1. Kewenangan legislasi: Sebuah SRO harus memiliki otoritas untuk mengembangkan kebijakan industri dan memastikan penegakan dalam sektor yang menjadi tanggung jawabnya.
2. Tata kelola yang kuat: Organisasi harus beroperasi secara transparan dan tetap independen, menggunakan proses yang jelas untuk mengumpulkan masukan saat membentuk aturan baru.
3. Manajemen konflik: Terkadang terdapat situasi perbedaan pendapat yang tidak dapat dihindari. Membuat SRO perlu memiliki pendekatan yang terdefinisi dengan baik untuk menangani perselisihan dan mengarahkannya menuju penyelesaian
4. Pengawasan: Dengan jumlah anggota yang besar, organisasi harus menerapkan sistem pemantauan yang kuat untuk memastikan kepatuhan dan menjunjung tinggi perilaku etis.
5. Metode pengawasan: SRO harus mengadopsi teknologi pengawasan terbaru agar tetap mengetahui perkembangan yang berlangsung dalam bidang yang mereka awasi.
6. Program penegakan aturan: Kerangka penegakan yang kuat harus bekerja bersama badan pemerintah untuk menegakkan aturan, melindungi anggota, dan memastikan perlakuan yang adil selama investigasi.
7. Basis data regulasi: Mereka harus memelihara database individu atau perusahaan yang diawasi, termasuk catatan keluhan dan tindakan disipliner.
8. Prosedur penanganan gangguan: SRO memerlukan rencana kontingensi yang dapat mengidentifikasi gangguan, terutama yang bersifat teknologi dan pemulihan sistem serta data penting.
9. Penyelesaian sengketa: Mekanisme penyelesaian konflik yang transparan dan konsisten harus tersedia untuk memastikan perlakuan yang adil bagi semua pihak yang terlibat.

‍

 Peran SRO dalam Sektor Keuangan

1. Menetapkan standar industri: SRO merumuskan standar perilaku dan praktik yang direkomendasikan untuk mendorong integritas serta perilaku yang tepat di antara para anggotanya.
2. Menyusun aturan dan regulasi: Mereka menetapkan dan menegakkan aturan yang mengatur perdagangan dan operasi pasar lainnya, termasuk langkah-langkah untuk mencegah pelanggaran dan penyalahgunaan.
3. Pemantauan dan penegakan: SRO mengawasi aktivitas anggota untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan dapat memberikan sanksi termasuk denda atau suspensi jika terjadi pelanggaran.
4. Perlindungan investor: Peran utama mereka adalah memastikan keamanan investor dengan menjaga pasar tetap transparan, teratur, dan teregulasi dengan baik.
5. Penyelesaian sengketa: SRO umumnya menyediakan proses yang terstruktur untuk menyelesaikan perselisihan baik antar anggota maupun antara perusahaan dan kliennya.
6. Edukasi dan perizinan: Mereka juga dapat mengawasi standar perizinan dan menyediakan program akreditasi profesional bagi praktisi industri, seperti kualifikasi CFA.

‍

Read also: Investasi Komoditas untuk Ketahanan Portofolio

‍

Contoh Self Regulatory Organization (SRO) di Indonesia

‍

1. Bursa Efek Indonesia (BEI)

Bursa Efek Indonesia (BEI) mengoperasikan dan memelihara pasar tempat para pembeli dan penjual efek bertemu.

‍

Tujuan utamanya adalah mendukung perdagangan yang teratur, transparan, dan efisien dengan menyediakan infrastruktur penting serta mengawasi jalannya aktivitas pasar.

‍

2. PT Kliring Penjamin Emisi Indonesia (KPEI)

Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) berperan sebagai lembaga kliring dan penjaminan pusat untuk transaksi pasar modal, mencakup saham, obligasi, dan derivatif yang diperdagangkan melalui BEI.

‍

KPEI menetapkan hak dan kewajiban yang timbul dari perdagangan di bursa serta memastikan penyelesaian transaksi berjalan secara akurat dan tepat waktu.

‍

3. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) adalah lembaga yang berwenang mengelola penitipan dan penyelesaian efek secara terpusat.

‍

KSEI juga mengembangkan Single Investor Identification (SID), yaitu kode unik yang diberikan kepada setiap investor. Melalui layanan pencatatan dan penyelesaian, KSEI memastikan bahwa efek milik investor tersimpan dengan aman dan terlindungi dari risiko kehilangan.

‍

Kesimpulan

SRO (Self-Regulatory Organizations) berperan menetapkan aturan, memantau kepatuhan, dan melindungi investor untuk menjaga pasar keuangan tetap tertib dan efisien. Dengan kemandiriannya, SRO dapat cepat menyesuaikan diri terhadap perubahan industri sambil menjaga standar yang konsisten.

‍

Contoh di Indonesia seperti BEI, KPEI, dan KSEI menunjukkan bagaimana SRO mendukung infrastruktur pasar modal melalui pengawasan perdagangan, kliring, penyelesaian, dan identifikasi investor. Secara keseluruhan, SRO membantu memastikan operasi pasar berjalan aman, teratur, dan transparan.